Kanwil DJP DIY, Undang Pentahelix Selenggarakan FKP dan PPID

Foto Kakanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati nomor tiga dari kiri bersama peserta FKP.

Yogyakarta, (F86) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Yudistira lantai 7 Gedung Kanwil DJP DIY, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan melibatkan semua unsur Pentahelix DIY.

Jumlah peserta sebanyak 50 peserta dari unsur Pentahelix dan PPDI, unsur Pentahelix terdiri dari pengguna layanan stakeholder, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media dan akademisi.

Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati menyampaikan bahwa kegiatan FKP tersebut diadakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.01/2021 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kementeri Keuangan.

"PPID dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, FKP merupakan kegiatan dialog diskusi dan pertukaran pendapat secara partisipasif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau publik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi serta peningkatan terhadap layanan perpajakan,"tutur Kakanwil DJP DIY ini.

Fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP DIY, ikut menyampaikan paparan terkait pemadanan NIK menjadi NPWP dan perkembangan Coretax DJP. Penyuluh juga menyampaikan informasi terkait perekrutan relawan pajak, untuk negeri (Renjani) oleh DJP.

Perwakilan dari Tax Center Universitas Negeri Yogyakarta, Diana Rahmawati salah satu peserta menyampaikan usulan agar para Tax Center dan akademisi di bekali pengetahuan tentang Coretax DJP.

"Kami mewakili unsur dari Tax Center selaku perpanjangan tangan dari DJP dalam hal edukasi, minta untuk dibekali atau diedukasi tentang Coretax DJP,"kata Diana.

Kegiatan FKP dan PPID berlansung dengan lancar, diskusi dan tanya jawab berlansung interaktif dan partisipasif. Kakanwil DJP DIY, juga mengucapkan terimakasih kepada para pengguna layanan serta stakeholder, LSM, media dan akademisi yang telah memberikan masukan untuk peningkatan layanan perpajakan.(Joni)