Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inspektorat Gunungkidul Luncurkan Aplikasi Pengawasan Digital

 

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menegaskan pentingnya pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada agenda Gelar Pengawasan Daerah, Senin, (26/5/2025).

Gunungkidul (F86) - Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menegaskan pentingnya pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada agenda Gelar Pengawasan Daerah, Senin, (26/5/2025).

“Pengawasan adalah pilar penting dalam membangun good governance dan clean government. Melalui pengawasan, kita memastikan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, berorientasi pada hasil, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko Parwoto.

Ia menilai Gelar Pengawasan Daerah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai forum evaluasi hasil pengawasan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat sinergi antara aparat pengawas internal dan eksternal, serta meningkatkan pemahaman semua pihak tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai bentuk konkret komitmen tersebut, Pemkab Gunungkidul meluncurkan Wasgitel (Pengawasan Gunungkidul Terintegrasi Elektronik). Inovasi ini diklaim sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, yang cepat, transparan, dan terpantau secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan.

“Wasgitel bukan hanya alat teknis, tapi simbol komitmen kita dalam membangun sistem pengawasan digital yang modern. Ini bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang responsif dan terpercaya,” ucap Joko.

Joko juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kalurahan untuk melihat pengawasan sebagai mitra dalam perbaikan kinerja, bukan sebagai ancaman. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran agar penggunaan APBD benar-benar efektif dan sesuai ketentuan.

“Sinergi antara BPK, BPKP, Inspektorat DIY, Inspektorat Daerah, seluruh OPD dan Kalurahan adalah kunci agar Gunungkidul terus melangkah maju,” ujarnya.

Inspektur Daerah Gunungkidul, Saptoyo, menyampaikan dalam upaya menjawab tantangan pengawasan di era digital, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul resmi meluncurkan aplikasi WASGITEL—sistem pengawasan digital terpadu yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan.

“WASGITEL adalah lompatan besar dalam sistem pengawasan. Kami membangun lima modul utama, mulai dari manajemen risiko, tindak lanjut audit, hingga pusat edukasi dan pelaporan gratifikasi. Ini menjadi bentuk nyata komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif,” ujar Saptoyo

Pihaknya mengatakan, kelima modul tersebut meliputi SEMAR (manajemen risiko), NAKULA (navigasi tindak lanjut), BAGONG (pelaporan gratifikasi dan pengaduan), SADEWA (informasi audit dan asistensi), serta PETRUK (pusat edukasi dan konsultasi). Tiga di antaranya—SEMAR, NAKULA, dan BAGONG—telah resmi beroperasi, sementara dua lainnya direncanakan meluncur tahun depan.

Saptoyo juga menyoroti capaian pengawasan selama tahun 2024. Inspektorat berhasil menyelesaikan 100 persen tindak lanjut hasil temuan, menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dan daerah sebesar lebih dari Rp1,3 miliar melalui audit reguler dan audit tujuan tertentu (ADTT).

Selain itu, indeks maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kabupaten Gunungkidul juga meningkat menjadi level 3 (terdefinisi), didukung oleh capaian signifikan lain seperti indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 3,000 dan indeks manajemen risiko 3,208. Gunungkidul juga telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD selama 10 tahun berturut-turut.

“Kami tidak hanya melakukan audit, tapi juga membangun sistem pencegahan. Kami libatkan OPD, Bamuskal, bahkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan Polda DIY untuk menjamin bahwa setiap rekomendasi tindak lanjut itu ditangani serius,” jelas Saptoyo.

Dalam program Quickwins 100 Hari, Inspektorat juga melakukan pengawasan intensif terhadap pengelolaan retribusi, proyek strategis bupati, dan atensi masyarakat terhadap pelayanan publik. Salah satu kasus yang disorot adalah audit investigatif atas dugaan penyimpangan di Kalurahan Bohol, yang dilaksanakan bersama Kejaksaan Negeri Gunungkidul. (Zull).