Diduga Tempat Hiburan Malam PUB And CAFE Orion Bayar Pajak Restoran, Patut Disesalkan Jika Pemko Batam Tidak Tegas

Ketua Umum Aliansi LSM dan Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan

Batam (F86) – Tempat Hiburan Malam (THM) Orion di Kota Batam menuai sorotan tajam setelah muncul dugaan bahwa operasionalnya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Ketua Umum Aliansi LSM dan Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mengungkapkan bahwa Orion hanya membayar pajak jenis restoran, padahal beroperasi sebagai tempat hiburan malam.

“Jika Orion hanya mengantongi izin restoran, maka Pemko Batam wajib mencabut izin tersebut. Sebab, operasional yang berlangsung jelas adalah hiburan malam. Ini secara otomatis merugikan pendapatan daerah dari sektor pajak,” tegas Ismail. Rabu (30/7/2025).

Ia menambahkan, Pemko Batam seharusnya tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dengan menerbitkan izin yang sesuai. Selain itu, kerugian dari pajak yang tidak dibayarkan selama operasional harus ditagih. Jika tidak ada pembayaran, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan pajak dan harus diproses oleh aparat penegak hukum.

“Sejak lama saya sudah menduga adanya kebocoran pajak dari sektor hiburan malam, bisa mencapai 25% hingga 30% per tempat, bahkan lebih. Ada juga tempat yang beroperasi tanpa izin lengkap, artinya tidak membayar pajak sama sekali,” jelas Ismail.

Lebih lanjut, ia mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hiburan malam. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan SDM yang kompeten dan menerapkan sistem pemungutan pajak yang transparan.

“Kita perlu sistem yang menutup celah permainan antara oknum pemungut pajak dengan oknum pengusaha hiburan malam. Ini sangat penting untuk menghindari kebocoran PAD,” imbuhnya.

Ismail juga menyoroti kebocoran dari sektor lain seperti parkir yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan. Menurutnya, penataan sistem pemungutan yang lebih ketat di semua sektor sangat dibutuhkan.

“Pemko Batam harus menutup semua celah kebocoran pajak. Perubahan sistem adalah kunci, agar PAD bisa maksimal dan program-program pemerintah bisa berjalan, termasuk pembiayaan PPPK, pendidikan, dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Kasus seperti Orion, menurut Ismail, harus menjadi contoh agar pemerintah daerah serius dalam mengawal potensi pendapatan. Ia bahkan menyebut bahwa upaya ini selaras dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

“Program pemerintah pusat jelas: memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Sudah waktunya Batam mengikuti langkah tersebut,” pungkas Ismail.(Red).