Seorang Porter Pelabuhan Pelni Batu Ampar Protes, Tarif Rp. 60.000,- Angkut Barang Penumpang/pcs di Kelola Tidak Transparan Dengan Pihak Pelabuhan

BATAM (F86)– Usai sambangi Pulau Penawar Rindu, Anggota DPD RI Ismeth Abdullah langsung bertolak ke Komp Wijaya, RW. 02 kel. Sei Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Rabu (6/8/2025).

Pukul 20.17 Wib, Ismeth tiba dilokasi reses, dengan senyum khasnya, Ismeth menyapa dengan ramah warga Komp. Wijaya yang sudah berkumpul menanti kehadirannya.

Ismeth Abdullah bukan sosok asing bagi masyarakat Batam, Ia sangat dikagumi pada masa kepemimpinannya dahulu menjadi Gubernur Pertama Kepri dan Ketua Otorita Batam, banyak kebijakan-kebijakannya yang dirasakan dengan baik oleh masyarakat Batam.

Dalam sambutannya, Anggota DPD RI Ismeth Abdullah lebih menekankan pada penjelasan fungsi dan tupoksi sebagai Anggota DPD RI.

Ia juga menyampaikan kepada warga Komp. Wijaya agar memanfaatkan kesempatan reses ini untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

Saat sesi penyampaian aspirasi, Anto, salah satu warga menyampaikan keluhannya terkait kutipan parkir yang ada di Rumah Sakit - Rumah Sakit, baik rumah sakit Pemerintah ataupun Swasta.

"Mohon ijin pak, kalau bisa kutipan parkir yang ada di Rumah Sakit- Rumah Sakit dapat dihapuskan, kondisi orang yang kerumah sakitkan dalam keadaan musibah sakit, dan pengunjung juga untuk melihat orang sakit, kenapa harus dibebani bayar parkir," Ujar Anto.

Sedangkan salah satu warga yang berprofesi sebagai Porter di Pelabuhan Pelni Batu Ampar menyampaikan aspirasinya terkait biaya angkat barang penumpang sebesar Rp. 60.000,-/pcs dikelola pihak pelabuhan tidak transparan.

"Mohon dibantu pak, kami Porter di pelabuhan sebanyak kurang lebih 250 orang, sebaik Kapal Pelni pindah bersandar di pelabuhan 99 Batu Ampar, sistem tarif angkut barang penumpang di tentukan dan dikelola oleh pihak pelabuhan sebesar 60.000,-/ pcs,"ujar nya

Menurut nya uang dari hasil keseluruhan angkut barang penumpang yang nantinya akan dibagi sama ke seluruh Porter. Tetapi sistem pembagiannya dianggap tidak transparan, terkadang para porter hanya menerima 150.000 an.

"Pernah kami protes, dan akan memberitahukan kepada DPR, tapi pihak pengelola pelabuhan justru menantang silahkan adukan, dan bagi siapa saja Porter ketahuan bersuara atau mengadu, akan di skor tidak boleh bekerja menjadi Porter sampai beberapa bulan,"Keluhnya.

Dari disinilah para porter dipaksa untuk curang, hingga tarif angkut barang penumpang terpaksa dnaikkan, karena tidak mencukupi kebutuhan makan dan keluarga mereka, karena pembagian hasil yang dikelola pihak pelabuhan tidak bisa diharapkan.

"Makanya banyak penumpang yang merasa keberatan dengan tarif sebesar itu, mereka pulang ke kampung belum tentu memiliki uang untuk bayar Porter," Ujar.

Warga yang berprofesi sebagai Porter, yang tidak mau disebutkan namanya karena takut akan di skor oleh pengelola pelabuhan Pelni di Batu Ampar.

Menanggapi aspirasi warga Komp. Wijaya, Ismeth Abdullah sampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan keluhan warga akan kita ditindak lanjuti.

Menurut Ismeth, keberadaan DPD RI bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan amanat undang-undang dan semangat reformasi.

”Terkait aspirasi yang disampaikan, kita akan komunikasikan kepada pihak-pihak terkait, kalau menyangkut aspirasi yang berhubungan dengan kebijakan daerah, kita akan komunikasikan langsung sama Walikota/Kepala BP atau Gubernurnya, kalau menyangkut kebijakan pusat kita akan rapatkan di komite I DPD RI dipusat,” Tutup Ismeth Abdullah, (HadiGus).