Arni Tyas Palupi Dorong Program BKK, Panti Sosial, dan Infrastruktur Lewat Pokir DPRD DIY

Anggota DPRD DIY Komisi D Arni Tyas Palupi (berhijab) saat meninjau proyek insfratruktur Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa, di Dukuh Dagan, Kalurahan Palbapang, Bantul.

BANTUL (F86)– Anggota DPRD DIY Komisi D, Arni Tyas Palupi, terus memantau sejumlah program yang menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Salah satunya program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa yang sebelumnya telah ia jalankan saat masih menjabat di Kabupaten Bantul.

Menurutnya, BKK Desa tersebut menggunakan alokasi dana khusus yang sudah dianggarkan sejak 2024 dan tidak bisa digeser, bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat di Bantul.

Selain infrastruktur, Arni juga menaruh perhatian pada program sosial, khususnya bagi warga kurang beruntung yang harus tinggal di panti sosial. Ia menjelaskan bahwa panti perempuan bersifat sementara, dengan tujuan membekali penghuni agar bisa kembali ke masyarakat dengan mental lebih kuat.

“Di panti, mereka tidak hanya ditampung, tetapi juga dididik, diberi keterampilan, serta dibekali kepercayaan diri. Harapannya, saat kembali ke masyarakat mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik,” jelas Arni kepada awak media Fakta86.com di kediamannya, Minggu (21/9/2025).

Ia juga menyoroti kondisi penghuni panti yang sebagian merupakan korban perdagangan manusia, pekerja dunia malam, hingga ibu dan bayi yang terpaksa tinggal di panti karena faktor kehamilan. Menurutnya, peningkatan fasilitas makan dan minum di panti sangat penting agar penghuni bisa lebih sehat secara fisik maupun mental.

“Kami ingin saat mereka keluar nanti, sudah siap menghadapi omongan atau stigma masyarakat. Mereka bisa berkata: itu masa lalu saya, sekarang saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam penyusunan Pokok Pikiran (Pokir), Arni menegaskan bahwa dirinya mengedepankan aspirasi masyarakat. Menurutnya, masyarakatlah yang menyusun kebutuhan, sementara pihaknya mendorong agar masuk dalam daftar pokir.

Arni juga menyinggung sejumlah program yang pernah ia dorong sebelumnya, seperti distribusi HT (handy talky) untuk karang taruna dan komunitas di periode 2014–2019, serta program warlesisasi berupa pembagian perangkat wireless kepada kelompok ibu-ibu agar lebih mudah digunakan dalam kegiatan sosial tanpa harus menyewa sound system besar.

“Banyak ibu-ibu yang terbantu karena wireless ini tidak butuh kabel panjang. Lebih praktis, tidak membebani, dan sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Selain itu, Arni menegaskan bahwa program pokir juga diarahkan untuk penanganan darurat, seperti longsor, banjir, hingga pembangunan talud atau tanggul yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Untuk ke depan, ia juga menyebut adanya program Rusunawa yang diprioritaskan bagi warga dengan syarat belum memiliki rumah, penghasilan di bawah UMR, dan tidak memiliki kendaraan roda empat.

Melalui berbagai program tersebut, Arni berharap aspirasi masyarakat dapat diwujudkan sesuai kebutuhan, baik di bidang sosial, infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.(Red).