IKA PMII Klaten Soroti Krisis APBD 2025, Pembangunan Dinilai Belum Sentuh Warga Miskin

 

Diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Klaten saat diskusi di Sanggar Kebangsaan Sumber, Trucuk, Minggu (12/10/2025)

Klaten (F86) – Krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2025 menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Dalam diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Klaten di Sanggar Kebangsaan Sumber, Trucuk, Minggu (12/10/2025), para peserta membedah berbagai persoalan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.

Suhardi Wiyoto selaku penyelenggara sekaligus ketua panitia diskusi menjelaskan kepada Fakta86 bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang struktur dan alur penggunaan anggaran pemerintah daerah.

“Tujuan kami menggelar diskusi ini agar teman-teman mengetahui bagaimana struktur anggaran itu, dan ketika berbicara persoalan di masyarakat bisa dihubungkan dengan anggaran yang ada di pemerintah,” ungkap Suhardi.

Kegiatan ini diikuti oleh kalangan mahasiswa, tokoh agama, serta masyarakat umum. Mereka diajak memahami bagaimana anggaran di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian dialokasikan serta apa saja kendala yang muncul dalam implementasinya.

Menurut Suhardi, banyak pelayanan publik yang masih belum optimal, terutama di sektor kesehatan dan sosial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penggunaan APBD yang ada.

“Diskusi ini diharapkan bisa mengantarkan kawan-kawan agar mampu melihat antara realita persoalan di lapangan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dapat melakukan advokasi di bidangnya masing-masing,” tambahnya.

Suhardi juga menyoroti keterbatasan akses publik terhadap dokumen APBD 2025. Menurutnya, tanpa transparansi, masyarakat sulit mengawasi dan menilai sejauh mana anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami belum mendapatkan dokumen lengkap APBD 2025, sehingga pembahasan hanya sebatas pada mata-mata anggaran yang bisa kami akses. Padahal banyak persoalan pembangunan yang belum menyentuh warga miskin, contohnya pasien cuci darah yang masih harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan,” pungkasnya.

Diskusi ini menjadi ruang refleksi penting bagi masyarakat Klaten untuk bersama-sama mendorong transparansi anggaran dan pemerataan pembangunan di segala sektor. IKA PMII berharap, hasil pembahasan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.(Siswanto).