Lima Hari Bertahan di BBWSSO, Penambang Progo Tuntut Kepastian Nasib dan Izin Tambang Rakyat

 

Foto Penambang Rakyat yang tergabung dalam PPPS sudah lima hari menginap di BBWSSO DIY di Caturtunggal, Depok, Sleman menunggu kepastian nasib mereka, Senin (20/10/2025).

Sleman (F86) — Sudah lima hari para penambang Sungai Progo yang tergabung dalam Paguyuban Penambang Progo Sejahtera (PPPS) bertahan dan menginap di halaman Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) di Caturtunggal, Depok, Sleman. Hingga Senin (20/10/2025), mereka masih menunggu kepastian atas nasib dan izin pertambangan rakyat yang belum juga diberikan.

Sebelumnya, pada Kamis (16/10/2025), ratusan penambang melakukan aksi di depan Kantor BBWSSO DIY. Mereka menuntut agar pemerintah segera menerbitkan kembali izin pertambangan rakyat (IPR) serta rekomendasi teknis (Rekomtek) agar dapat kembali bekerja seperti sedia kala.

Sejak izin mereka dicabut sekitar enam bulan lalu, para penambang mengaku tidak memiliki pekerjaan dan kehilangan sumber penghasilan utama. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga mereka semakin terpuruk.

“Sudah lima hari kami bertahan di BBWSSO. Kami menunggu kepastian tentang nasib kami. Kalau belum juga ada keputusan, kami siap melakukan demo besar-besaran,” ujar salah satu perwakilan PPPS kepada Fakta86.com, Senin (20/10/2025).

Para penambang menilai hasil koordinasi antara BBWSSO dan instansi terkait beberapa waktu lalu belum menghasilkan keputusan yang berpihak pada mereka. Aspirasi para penambang dianggap belum mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah daerah maupun BBWSSO.

“Kami hanya ingin bekerja lagi. Kami ingin menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anak kami. Sekarang biaya hidup semakin tinggi, kebutuhan makin mahal. Kalau kami tidak diizinkan menambang, bagaimana bisa bertahan?” keluh salah seorang penambang lainnya.

Bagi para penambang, Sungai Progo bukan sekadar tempat mencari pasir, tetapi juga sumber penghidupan bagi ratusan keluarga yang bergantung padanya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil, dengan membuka kembali izin tambang rakyat yang legal dan terkontrol, tanpa harus mengorbankan lingkungan.

“Kami sudah enam bulan tidak bekerja. Kami hanya ingin diberi kesempatan kembali menambang untuk menghidupi keluarga kami,"ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, para penambang masih bertahan di lokasi sambil menunggu keputusan dari pihak BBWSSO dan koordinasi lanjutan bersama Bupati Sleman, Bupati Bantul, serta Gubernur DIY.(Red).