![]() |
Foto Paguyuban Penambang Progo Sejahtera menggelar aksi di BBWSSO DIY, Caturtunggal, Depok, Sleman. |
Sleman (F86) - Setelah aksi unjuk rasa yang digelar Paguyuban Penambang Progo Sejahtera (PPPS) di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Janti, Sleman, pada Kamis (16/10/2025), pihak BBWSSO akhirnya mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi, aparat penegak hukum, serta kepala daerah terkait. Namun, hasil rapat tersebut dinilai belum memberikan titik terang bagi penambang rakyat.
Koordinator Lapangan (Koorlap), Umar Effendi, menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil koordinasi tersebut. Menurutnya, rapat yang digelar BBWSSO belum menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat penambang.
“Hasil rapat kemarin belum mengerucut dan terasa sepihak. Tidak ada kejelasan dan justru menguntungkan satu pihak saja,” ujar Umar saat dikonfirmasi Fakta86.com, Jumat (17/10/2025).
Umar menegaskan, PPPS akan menunggu hingga Senin (20/10) untuk melihat hasil lanjutan dari pertemuan antara pemerintah daerah, BBWSSO, dan Gubernur DIY. Namun, jika tidak ada keputusan yang jelas, pihaknya siap kembali turun ke jalan dengan aksi lebih besar.
“Kita tunggu hari Senin. Kalau tidak ada keputusan yang berpihak pada rakyat, kami akan gas demo besar lagi di BBWSSO,” tegas Umar.
Terkait rencana pembahasan lanjutan yang akan melibatkan Bupati Sleman, Bupati Bantul, dan Gubernur DIY, Umar mengungkapkan bahwa pihak PPPS tidak mendapatkan jaminan untuk ikut dalam proses tersebut.
“Dalam pembahasan bersama Bupati Sleman, Bantul, dan Gubernur DIY, pihak PPPS tidak dilibatkan. Hanya bila diperlukan baru diajak,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah benar-benar mendengarkan suara masyarakat kecil dan tidak berpihak pada pihak yang justru merugikan penambang rakyat.
“Jangan sampai mereka berpihak sama yang tidak jelas. Kami ini rakyat kecil yang hanya ingin hidup dari sungai tanpa merusaknya,” pesan Umar.
Hingga berita ini diturunkan, PPPS masih menunggu tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tersebut. Mereka berharap Gubernur DIY dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang adil, bijak, dan berpihak kepada masyarakat penambang rakyat di Sungai Progo.(Red).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media