Penambang Rakyat Sungai Progo Gelar Aksi Damai, Tuntut Penggunaan Pompa Mekanik dan Kepastian Izin IPR

Foto Paguyuban Penambang Progo Sejahtera (PPPS) menggelar aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Rabu (15/10/2025).

Yogyakarta (F86) - Ratusan penambang rakyat yang tergabung dalam Paguyuban Penambang Progo Sejahtera (PPPS) menggelar aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Sleman, DIY, Rabu (15/10/2025). Aksi ini menuntut keadilan dan kepastian izin penambangan rakyat (IPR) yang selama enam bulan terakhir terhenti.

Massa aksi memprotes larangan penggunaan pompa mekanik yang dianggap menghambat aktivitas penambangan di Sungai Progo. Mereka meminta BBWSSO mengembalikan rekomendasi teknis (rekomtek) untuk mesin maksimal 25 PK yang sebelumnya diperbolehkan pada tahun 2018–2019.

Menurut orator aksi, kebijakan baru yang mewajibkan penambangan manual dengan cangkul dan sekop dianggap tidak manusiawi.

“Bagaimana mungkin menambang di sungai dalam hanya dengan cangkul? Kami hanya ingin mencari makan secara layak,” seru salah satu orator.

Selain soal teknis, para penambang menyoroti dampak sosial-ekonomi akibat terhentinya izin. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak.

“Sudah enam bulan kami tidak bisa menambang, tidak bisa makan. Ini pelanggaran terhadap hak kami sebagai warga negara,” ujar perwakilan massa.

Penambang juga menolak anggapan bahwa mereka merusak lingkungan. Menurut mereka, kegiatan dilakukan dengan kajian dan pengawasan teknis.

“Jangan men-justice kami sebagai perusak. Semua ada kajiannya, kami hanya ingin bekerja secara legal,” tegas orator di depan peserta aksi.

Pihak BBWSSO menyatakan telah menerima seluruh aspirasi penambang dan berjanji menindaklanjutinya.

“Kami menghargai kehadiran Bapak Ibu semua. Semua tuntutan sudah kami catat dan akan disampaikan kepada Kepala Balai,” ujar perwakilan BBWSO dalam audiensi.

Ia menambahkan, hasil pertemuan akan dibahas lebih lanjut secara internal sebelum disampaikan ke pusat.

“Hari Jumat nanti akan kami diskusikan di DIY dan dibawa ke Jakarta untuk pembahasan lanjutan,” jelasnya.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian serta TNI.

“Kami tidak akan anarki selama tidak didzalimi dan tidak dikriminalisasi. Terima kasih kepada aparat yang mengawal kami,” tutup orator aksi.

Dengan tidak adanya Kepala BBWSSO membuat masa aksi kecewa, dan mereka memutuskan selama Rekomtek tidak diserahkan maka masa aksi akan menginap di BBWSSO sampai mendapatkan kepastian yang jelas tentang nasib mereka.(Red).